Latar Belakang Bitcoin dan Status Hukumnya di Indonesia

Mengapa Bitcoin diciptakan? Apa latar belakang dan tujuan Bitcoin? Bagaimana status hukumnya di Indonesia?

Sekilas Tentang Alat Tukar

Pada zaman dahulu, manusia menggunakan sistem barter, yang lama-kelamaan dianggap tidak efisien, kemudian digunakanlah benda komoditas (commodity money) sebagai gantinya, misalnya kerang, bahkan batu. Benda itu terkadang tidak tahan lama, nilainya (value) tidak dijamin, serta orang-orang pada masa itu bisa memperolehnya tanpa pengorbanan yang sesuai, misalnya hanya dengan mencari kerang itu di tepi pantai.

Bangsa Lydia di Yunani kuno adalah yang pertama kali menggunakan koin berlogo yang terbuat dari logam langka untuk memastikan keaslian dan nilainya sebagai alat tukar menukar. Kemudian koin berganti menjadi uang kertas yang mewakili nilai koin (yang umumnya terbuat dari emas) yang tersimpan di bank sentral. Selama beberapa waktu, nilai uang kertas didasarkan pada nilai emas.

Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon, memisahkan Dollar dari emas pada tahun 1971. Nilai alat tukar suatu negara kini dipengaruhi oleh stabilitas dan reputasi negara yang mengedarkan mata uang itu, dibandingkan dengan negara lain yang dijadikan patokan. Saat tulisan ini dibuat, misalnya, US $1 setara dengan (sekitar) Rp.15229.

(Sumber: hackernoon.com)

Pihak Ketiga (Middleman) dan Karakteristik Bitcoin

Kepemilikan uang di bank pada zaman ini pada dasarnya dibuktikan menggunakan akun bank (bank account), yang merupakan data yang tersimpan pada basis data bank. Contoh: Andi ingin mentransfer Rp. 1000000 (satu juta rupiah) kepada Budi, maka bank (sebagai middleman) harus memastikan bahwa Andi memiliki saldo yang cukup untuk melakukan transfer. Jika valid, maka transaksi tersebut dicatat; angkanya berubah. Saldo Andi berkurang, sedangkan Budi bertambah. Semua dilakukan melalui middleman ini.

Pihak ketiga atau middleman (dalam hal ini adalah bank) merupakan salah satu ciri sistem tersentralisasi (terpusat). Andi dan Budi harus percaya bahwa bank mencatat transaksi apa adanya (potensi masalah pertama: trust issues).

Sistem terpusat memiliki apa yang disebut central point of failure. Jika ada kendala di pusat, maka seluruh sistem akan terkena dampaknya (potensi masalah kedua: weakness of centralization). Misalnya tidak dapat mengakses akun bank karena masalah pada jaringan atau basis data. (Anda bisa mencari risiko lainnya dari penggunaan sistem tersentralisasi.)

Mata uang berbasis blockchain (dalam hal ini Bitcoin) diciptakan dengan harapan dapat mengatasi segala risiko ini. Ada tiga karakteristik Bitcoin yang dianggap revolusioner:

  • Decentralized: Tidak ada otoritas pusat. Adanya partisipan dalam sistem blockchain adalah yang menjamin keberlangsungan sistem.
  • Trustless: Tidak diperlukan kepercayaan (trust) kepada pihak apapun, karena akurasi dan integritas data dijamin oleh sistem blockchain itu sendiri.
  • Peer-to-peer: Transaksi dilakukan antara pihak-pihak yang terlibat langsung, tanpa dibutuhkan perantara (middleman).

Lalu bagaimana Bitcoin dapat memiliki nilai? Orang membutuhkan usaha dan waktu untuk membuat sistem transaksi (block) karena blockchain berbasis kriptografi. (Analogikan dengan usaha orang untuk menambang emas.) Awalnya Bitcoin diciptakan sebagai currency, bukan commodity. Hingga sekarang masih ada perdebatan apakah Bitcoin merupakan currency ataukah commodity yang nilainya berubah tergantung reaksi pasar.

Pengakuan Cryptocurrency di Indonesia

Indonesia belum mengakui dan menyetujui mata uang kripto. Alat tukar harus memiliki sifat berikut (Haryono, 2014):

  • Mudah dibawa
  • Tahan lama
  • Dapat dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil
  • Dapat distandarisasi
  • Diakui
  • Nilainya stabil

Menurut Haryono, ada tiga alasan mengapa Bitcoin tidak memenuhi syarat sebagai alat tukar. Pertama, Bitcoin dijalankan berdasarkan partisipasi publik tanpa otoritas sentral. Orang dengan keahlian tertentu dapat menciptakan cryptocurrency baru atau memodifikasi yang sudah ada, selama semua node yang menjalankannya setuju.

Kedua, otoritas Indonesia tidak mengakui Bitcoin. Rupiah, di sisi lain, diakui dan dijamin oleh Undang-undang. Bitcoin digagas oleh Satoshi Nakamoto, tokoh yang tidak jelas identitas dan keberadaannya. Tidak diketahui apakah 'Satoshi Nakamoto' ini adalah satu orang atau sebuah kelompok/organisasi. Bahkan, sudah ada negara yang melarang Bitcoin.

Ketiga, nilai Bitcoin tidak stabil. Pada awal penciptaannya di tahun 2009, Bitcoin hampir tidak ada nilainya, lalu melonjak menjadi $17900 pada akhir 2017, kemudian turun menjadi $6200 pada awal 2018. Dalam kurun waktu tersebut, nilainya cenderung tidak tetap dan disebabkan spekulasi belaka.

Peraturan BI (PBI) No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial tanggal 29 November 2017 melarang pelaku teknologi finansial menggunakan Bitcoin (liputan6.com).

Referensi

Haryono, A. (2014). Analisis Yuridis Bitcoin Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Depok: Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.